Kode Etik

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS

 

 

PENGERTIAN

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

TUJUAN KODE ETIK

  1. Pengaturan Kode Etik Pegawai bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga dapat meningkatkan citra pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas.

 

PRINSIF DASAR

Prinsip dasar Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI, yaitu:

  1. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
  3. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  4. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
  5. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

 

NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

Nilai-nilai dasar Kode Etik yang harus dijunjung tinggi oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, meliputi:

  1. memegang teguh ideologi Pancasila;
  2. setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
  3. mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
  4. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
  5. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
  6. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
  7. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
  8. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
  9. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
  10. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
  11. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
  12. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
  13. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
  14. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
  15. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

 

KODE ETIK

  1. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
  2. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
  3. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
  4. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
  6. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
  7. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
  8. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
  9. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
  10. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
  11. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
  12. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

 

PENEGAKAN KODE ETIK

  1. Aparatur Sipil Negara Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
  2. Sanks moral berupa rekomendasi tertulis dari Komite Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
  3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
  4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungan sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
  5. Selain diberikan sanksi moral, ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perudng-undangan.
  6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik, berupa:
  7. Sanksi Hukuman disiplin tigkat ringan;
  8. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang;
  9. Sanksi Hukuman disiplin tingkat berat.

 

REHABLITASI

  1. ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Komite Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
  2. Rehabilitasi ditetapkan dengan keputusan Komite Kode Etik.